UNIVERSITAS CAHAYA PRIMA

Policy Brief Penundaan Pelantikan Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Bone: Dampak, Regulasi, dan Rekomendasi Kebijakan

Di upload pada : 2025-07-17 13:17:42

Latar Belakang Pada 16 Juli 2025, pelantikan lima pejabat eselon II di DPRD Kabupaten Bone berhasil dilaksanakan, namun pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) yang rencananya dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan tersebut dibatalkan. Penundaan ini terjadi akibat ketidakharmonisan komunikasi antara Ketua DPRD dan calon Sekwan, meskipun seluruh fraksi DPRD telah memberikan dukungan penuh terhadap calon tersebut. Penyebab utama dari pembatalan pelantikan Sekwan adalah karena Ketua DPRD menahan persetujuan administratif, yang merupakan syarat untuk melanjutkan proses pelantikan. Persetujuan Ketua DPRD tidak diberikan karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara Ketua DPRD dan calon Sekwan, meskipun fraksi-fraksi lainnya sudah menyetujui calon tersebut. Proses ini berdampak pada terhambatnya administrasi pemerintahan, menambah ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Regulasi yang berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 18 Tahun 2016, dan PP 72 Tahun 2019 mengatur prosedur pengangkatan pejabat publik, di mana persetujuan DPRD menjadi bagian penting dari proses administratif pelantikan pejabat eselon II, termasuk Sekwan.

Download

Policy Brief : Mendorong Peran Ayah dalam Pengasuhan: Implementasi “Hari Pertama Sekolah Bersama Ayah” sebagai Dukungan Daerah terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) di Kabupaten Bone

Policy Brief Penundaan Pelantikan Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Bone: Dampak, Regulasi, dan Rekomendasi Kebijakan

Prodi Management Retail

Prodi Perpustakaan

Prodi Administrasi Kesehatan

Prodi Perikanan

Prodi Teknik Sipil

Prodi Pendidikan Teknologi Informasi

Prodi Ilmu Keolahragaan